Analisis Berita Jurnal :Sektor Publik Masih Asing Melakukan Inovasi

Analisis Berita Jurnal :
 “Sektor Publik Masih Asing Melakukan Inovasi”
Dari Jurnal Ilmiah Administrasi Publik FIA Unibraw 
 Oleh abu tabina


Sebuah judul artikel di atas menceritakan bagaimana Fadel Muhammad seorang Gubernur Gorontalo sebelum dipinang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua, berhasil atau tepatnya telah membuat gebrakan baru terhadap reformasi administrasi pemerintahan daerah. Penilaian bahwa sektor publik masih relatif asing dalam melakukan inovasi merupakan hal yang memang banyak terjadi di sebagian besar organisasi pemerintah baik yang berada di pusat maupun daerah di seluruh Indonesia.

Banyak organisasi pemerintah yang jauh dari maksimal dalam memberikan pelayanan kepada kebutuhan publik. Dalam konteks negara, pemenuhan kebutuhan publik tersebut diartikan sebagai pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Pelayanan publik umumnya tidak berbentuk barang melainkan layanan jasa, termasuk jasa administrasi. Hasil yang diperoleh dari adanya pelayanan publik oleh penyedia jasa layanan dapat berbentuk barang maupun bentuk jasa. Pelayanan publik bisa oleh pemerintah, namun dapat juga oleh pihak swasta.

Layanan publik sudah menjadi tugas dan kewajiban negara melalui aparat pemerintah dari tingkat paling atas sampai paling bawah seperti RW dan RT. Sebagai kewajiban, maka sudah semestinya setiap aparat pemerintah memberikan pelayanan publik yang terbaik. Pelayanan publik umumnya dibagi dalam dua kategori sesuai tingkat kepentingan dan kebutuhan warga negara, yakni pelayanan publik primer dan pelayanan publik sekunder.

Pelayanan publik primer merujuk pada semua jenis layanan dari sebuah instansi baik pemerintah maupun swasta untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mutlak dari warga Negara seperti kesehatan, transportasi, pendidikan dan lain sebagainya. Sedangkan pelayanan publik sekunder tergantung dari potensi daerah masing-masing seperti perikanan, pertanian, pertambangan dan lain sebagainya.

Padahal, berpedoman terhadap prinsip administrasi publik modern era New Public Service (NPS), yang mendasarkan prinsip memberikan pelayanan maksimal kepada publik memaksa agar aktivitas inovasi dalam pelayanan publik segera dilakukan tanpa ada proses penawaran lagi. Inovasi tidak hanya menciptakan kesadaran bagi penyelenggara organisasi publik dalam hal ini aparatur negara akan pentingnya proses pertukaran pengetahuan, pengalaman dan keterampilan, tetapi juga bagaimana menerapkan hasil inovasi tersebut dalam agenda sektor publik.

Di Gorontalo hal ini dibuktikan, Pemerintah daerah yang awalnya berorientasi birokrasi kaku atau birokrasi tradisional, mulai berinovasi dengan menerapkan birokrasi kewirausahaan sehingga akhirnya mampu merangsang budaya organisasi yang mendukung perubahan. Penempatan pejabat eselon yang professional pada organisasi pemerintah dengan menerapkan fit and proper test sehingga mengedepankan prinsip professionalisme dan kesetaraan.

Hal serupa juga terjadi di Kota Depok, ketika Walikota Depok, Nurmahmudi mengedepankan prinsip pelayanan maksimal kepada masyarakat terutama masyarakat yang tergolong miskin. Ada pelayanan khusus yang diberikan kepada mereka seperti tunjangan kematian bagi anggota keluarga miskin yang berduka, meningkatkan pendapatan daerah (APBD) dengan prinsip transparansi keuangan daerah sehingga mampu menekan angka korupsi dan penyalahgunaan wewenang jabatan, serta hal lainnya sebagai bagian dari reformasi administrasi pemerintahan daerah yang diterapkannya, meskipun dalam skala sebuah kota.

Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara dan aparaturnya berkewajiban untuk menyediakan layanan yang bermutu dan mudah didapatkan setiap saat. Pada kehidupan bernegara di abad modern ini, komitmen suatu negara untuk memberikan pelayanan publik yang memadai terhadap kebutuhan publik merupakan implementasi dari pemenuhan hak-hak azasi manusia. Oleh karena itu, ketika suatu instansi pemerintah memberikan layanan publik yang buruk, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap konvensi internasional tentang hak azasi manusia.

Fadel Muhammad menilai orientasi kewirausahaan sebagai suatu orientasi yang mengedepankan kepekaan dan upaya bagaimana memanfaatkan peluang untuk melakukan social improvement dengan memanfaatkan hasil-hasil inovasi dan penemuan yang ada. Orientasi kewirausahaan menurutnya dapat berperan penting dalam mengembangkan entrepreneurship capital melalui 3 cara, yakni pertukaran pengetahuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, kompetisi gagasan baru untuk menghasilkan produk dan metode baru, dan eksploitasi keunikan dan keistimewaan daerah untuk meningkatkan keunggulan daerah.

Ketiga hal inilah yang menjadi keunikan provinsi Gorontalo dalam menjalankan roda pemerintahannya, para aparat dididik untuk menumbuhkan jiwa kreatifitas, struktur organisasi dibuat seefektif mungkin dan tidak salah jika gagasan miskin struktur kaya fungsi menjadi bagian dari system yang diterapkan, implementasi dari PP no 41 tahun 2007. Kemampuan Fadel Muhammad dalam merubah mindset, telah dijalankan di Gorontalo selama bertahun-tahun pada awal pemerintahannya. Tujuannya memang hanya membangun dimensi efektif dan efisien untuk dan dalam hal apa saja.

Tidak salah memang ketika untuk mewujudkan aparatur yang efektif dan efisien dibutuhkan dana yang tidak sedikit, bermilyar-milyar rupiah dana APBD dihabiskan yang tujuannya hanya satu mengubah pola pikir (mindset) para aparatur pelayan masyarakat untuk mengedepankan pelayanan ketimbang dilayani, dan mengubur dalam-dalam sifat feodal yang telah mengakar dalam diri serta tentu saja menumbuhkan jiwa entrepreneur dalam bekerja melayani masyarakat. Karena sesungguhnya pola pikir birokrat sebagai penguasa bukan sebagai pelayan merupakan salah satu faktor yang menyulitkan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sejauh ini reformasi hanya berhasil merubah formasi orang dalam struktur kekuasaan, sehingga pada era New Public Service tidak hanya struktur saja yang dirubah tetapi lebih kepada sistem nilai yang perlu dirubah yaitu mentalitas. Sesungguhnya kita hanya bisa merubah bangsa ini kalau kita mampu memperbaiki sistem nilai yang dianutnya. Karena sistem nilailah yang melahirkan persepsi, sikap dan perilaku para birokrat. Apalagi suatu bangsa akan maju apabila ia tetap focus pada pembangunannya, tidak sebentar-sebentar dirubah.

Provinsi baru diwilayah Pulau Sulawesi membuktikannya dengan tetap focus kepada pembangunan di 3 bidang yaitu bidang pertanian yang terkenal dengan produksi jagungnya, bidang perikanan kelautan karena memiliki wilayah kelautan yang luas dan terakhir bidang sumber daya manusia sebagai inti pengerak pembangunan. Hasilnya indeks perekonomian provinsi Gorontalo tercatat berkisar 7,4-7,5 persen per tahun. Itu adalah pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sulawesi. Peningkatan pelayanan publik dan menciptakan kesempatan berusaha masyarakat merupakan bagian dari penerapan paradigma kewirausahaan dalam penerapan good governance.
Dengan begitu artikel yang bertemakan sektor publik masih asing melakukan inovasi merupakan pekerjaan rumah (PR) tersendiri bagi pemerintah pusat untuk menggerakan sektor publik di daerah maupun pusat agar mampu menerapkan prinsip good governance secara nyata, bukan hanya sebatas slogan dan eutofia. Eksploitasi secara professional seluruh potensi sumber daya daerah masing-masing untuk lebih dikembangkan demi tujuan satu, yaitu mensejahterakan masyarakat. Bukan sekadar menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi yang lebih mengedepan adalah melakukan inovasi yang berkesinambungan, sehingga dicapai hasil terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta perlunya melakukan penataan manajemen pemerintahan daerah yang merupakan salah satu aspek penting di dalam pembangunan.
Seperti diketahui pembangunan di Indonesia sekarang ini setelah dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah no 34 tahun 2004, lebih bersifat kepada pembangunan berdasarkan potensi kewilayahan. Seperti provinsi Bali potensi daerah yang menonjol adalah pariwisata, sehingga pemerintah memfokuskan pembangunannya disektor pariwisata, hingga pola pendidikannya untuk mencetak SDM unggul tidak jauh dari aspek pengembangan pariwisata. Begitu pula Gorontalo, yang terkenal dengan ikon penghasil jagungnya dan potensi kelautannya, berusaha mengembangkan pembangunan berdasarkan potensi daerah, sehingga pendidikannya lebih berbasis kepada pengelolaan dan penggalian potensi daerah, outputnya diharapkan SDM mampu menggali dan mengembangkan kembali potensi daerah yang ada.
Inilah tindakan nyata ketika pemerintah menerapkan prinsip-prinsip Good Government. Jika hal ini diterapkan di seluruh wilayah Indonesia maka bukan mustahil Indonesia akan maju dari segala bidang, karena masing-masing wilayah memiliki keunggulan dan ciri khas masing-masing daerah, untuk dikembangkan demi terciptanya kesejahteraan bersama. ..>>...Bagaimana provinsi Kepri...?